Lebak, Aktual.news – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, kini kembali menjadi pusat perhatian nasional. Raja Juli Antoni Menteri Kehutanan Republik Indonesia secara resmi meluncurkan Roadmap Percepatan Penanganan dan Penetapan Status Hutan Adat Periode 2025–2029 di Imah Gede Kasepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang Lebak Banten, Sabtu (6/6/2026).
Dalam momentum tersebut, sebanyak 10 Masyarakat Hukum Adat (MHA) dari berbagai daerah di Indonesia menerima Surat Keputusan (SK) Penetapan Status Hutan Adat. Langkah tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam mempercepat pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat atas wilayah kelolanya.
Peluncuran roadmap tersebut merupakan strategi pemerintah untuk memberikan arah kebijakan yang lebih terukur akurat, memperkuat kepastian hukum, serta mempercepat proses pengakuan dan penetapan hutan adat di Indonesia.
Selain melindungi hak masyarakat hukum adat, kebijakan ini juga diharapkan mampu menjaga kelestarian kawasan hutan melalui pola pengelolaan berbasis kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Amir Hamzah Wakil Bupati Lebak, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap keberadaan masyarakat adat.Dalam produk pertanian di Lebak
“Kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Raja Juli Antoni, di Kabupaten Lebak. Kami juga mengucapkan selamat kepada 10 Masyarakat Hukum Adat yang hari ini menerima Surat Keputusan Penetapan Status Hutan Adat.
Penetapan ini merupakan bentuk nyata pengakuan negara terhadap keberadaan serta hak-hak masyarakat adat dalam mengelola dan menjaga kelestarian hutan,” ujar Amir Hamzah.
Menurutnya, penetapan status hutan adat bukan sekadar dokumen administratif, melainkan momentum penting untuk memperkuat kelembagaan adat sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Amir menegaskan, pengakuan tersebut dapat menjadi fondasi dalam pengembangan potensi ekonomi berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan.
“ Semoga setelah ditetapkannya status hutan adat, masyarakat dapat terus menjaga kelestarian kawasan hutan, memperkuat kelembagaan adat, serta mengembangkan potensi ekonomi yang berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi saat ini maupun generasi mendatang,” ungkap Amir.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam kesempatan yang sama menegaskan, komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian berbagai usulan hutan adat di Indonesia melalui roadmap yang telah disusun.
Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman nasional dalam memperkuat perlindungan hak masyarakat adat sekaligus memastikan kelestarian hutan tetap terjaga di tengah berbagai tantangan pengelolaan sumber daya alam.
Peluncuran Roadmap di Kabupaten Lebak ini sekaligus menegaskan posisi daerah yang dikenal memiliki komunitas adat kuat, seperti Kasepuhan, sebagai bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola hutan yang adil inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
