Jakarta, Aktual.news — Anggota DPR RI Firman Soebagyo menilai pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menegaskan, sektor swasta harus diberi ruang lebih luas agar target pembangunan dapat tercapai.
Menurut Firman, sektor swasta selama ini menjadi motor utama perekonomian karena berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, serta meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Namun, ia mengingatkan sejumlah kebijakan pemerintah justru berpotensi membatasi ruang gerak dunia usaha.
“Sektor swasta adalah mesin pertumbuhan yang sesungguhnya. Kalau regulasi justru mematikan usaha yang sudah berjalan, maka cita-cita pembangunan hanya akan jadi wacana,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5/2026).
Ia menjelaskan, kemampuan fiskal pemerintah sangat terbatas sehingga APBN tidak mungkin menanggung seluruh kebutuhan pembangunan nasional. Firman menyoroti besarnya alokasi anggaran untuk pendidikan, subsidi energi, belanja pegawai, hingga infrastruktur yang membuat ruang fiskal semakin sempit.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu mendorong terciptanya ekosistem usaha yang sehat dan kondusif. Menurutnya, negara-negara maju berkembang bukan hanya karena kekuatan anggaran negara, tetapi juga karena sektor swasta yang tumbuh kuat.
“Pemerintah harus memposisikan diri sebagai fasilitator, bukan pesaing, dengan memberikan kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, serta insentif yang jelas,” katanya.
Firman juga menyoroti fenomena penutupan gerai ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart di sejumlah daerah sebagai sinyal tekanan terhadap dunia usaha. Ia menilai kondisi tersebut berdampak luas, mulai dari berkurangnya lapangan kerja hingga terganggunya rantai pasok UMKM yang selama ini menjadi mitra ritel.
“Kalau usaha mulai tertekan hingga menutup gerai, dampaknya bukan hanya pada perusahaan, tetapi juga pekerja, UMKM pemasok, dan perputaran ekonomi daerah. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.
Ia menegaskan, tanpa keberpihakan nyata kepada sektor swasta, target pertumbuhan ekonomi 8 persen serta agenda hilirisasi industri nasional akan sulit diwujudkan.
“Kalau swasta tumbuh, pajak meningkat, lapangan kerja terbuka, dan daya beli masyarakat naik. Ini yang akan memperkuat ekonomi nasional,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
