Jakarta, Aktual.news – Anggota Komisi XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew, mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah ancaman krisis energi global.
Hal ini disampaikan menyusul kebijakan pemerintah yang membatasi pembelian BBM maksimal 50 liter per hari. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi terhadap potensi krisis energi global, dampak penutupan Selat Hormuz pasca meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Cheroline menegaskan, tanpa pengawasan ketat, potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi akan terus terjadi dan merugikan masyarakat.
“Perkuat pengawasan distribusi BBM agar tidak terjadi penimbunan dan penyalahgunaan. BBM subsidi harus tepat sasaran, karena di lapangan sering disalahgunakan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/4/2026).
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM fosil.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan EBT, terutama di wilayah Indonesia Timur seperti Papua, namun pemanfaatannya belum optimal.
“Percepatan pengembangan EBT penting untuk sektor listrik agar ketergantungan pada BBM berkurang. Papua memiliki sumber daya alam yang memadai, tetapi belum dimaksimalkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, politisi Partai NasDem itu menekankan pentingnya langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global.
Ia menilai, penguatan cadangan energi, peningkatan kapasitas produksi dan penyimpanan dalam negeri, serta percepatan transisi menuju energi berkelanjutan menjadi kunci menjaga stabilitas pasokan dan harga energi di dalam negeri.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
