Oleh: Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan
Jakarta, Aktual.news – Ketika dunia mulai gelisah akibat memanasnya konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, satu per satu negara mulai mengambil langkah antisipatif. Harga BBM di berbagai negara Asia Tenggara mulai bergerak naik. Filipina, Thailand, Malaysia, bahkan Singapura sudah menyesuaikan diri dengan realitas global.
Indonesia? Terlihat tenang.Terlalu tenang. Seolah tidak ada yang sedang terjadi.
Padahal, siapa pun yang memahami rantai energi global tahu bahwa konflik di Timur Tengah bukan sekadar konflik regional. Ia adalah detonator ekonomi dunia. Jalur distribusi minyak terganggu, harga naik, dan negara-negara yang bergantung pada impor energi akan terkena imbasnya, cepat atau lambat.
Namun yang lebih mengkhawatirkan bukan sekadar “ketenangan” itu. Melainkan arah kebijakan yang tampak tidak menyentuh akar persoalan. Alih-alih membenahi sistem konsumsi energi nasional, negara justru sibuk dengan kebijakan administratif yang dangkal. Wacana Work From Home untuk ASN dan sekolah kembali diangkat, namun tanpa desain yang jelas. Program-program lain tetap berjalan seperti biasa, tanpa ada refleksi terhadap efisiensi energi secara menyeluruh.
Seolah yang dihadapi bukan ancaman krisis, melainkan sekadar rutinitas birokrasi. Padahal persoalan BBM di Indonesia bukan semata soal harga. Ini soal pemborosan sistemik. BBM kita habis bukan hanya karena kendaraan banyak, tetapi karena negara membiarkan rakyatnya terjebak dalam sistem yang boros.
Kemacetan yang tidak pernah diselesaikan secara serius membuat jutaan liter BBM terbakar sia-sia setiap hari. Kendaraan berhenti, mesin tetap menyala, waktu terbuang, energi terbuang. Ini bukan sekadar masalah lalu lintas, ini adalah kegagalan manajemen energi nasional.
Di sisi lain, negara masih memaksa rakyat bergerak secara fisik untuk hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan secara digital. Sidang pengadilan yang bisa dilakukan daring tetap mengharuskan kehadiran fisik. Proses administrasi berlapis memaksa orang bolak-balik antar kantor. Pengadaan barang dan jasa pemerintah masih penuh tatap muka, verifikasi manual, dan perjalanan yang sebenarnya tidak perlu.
Negara menciptakan mobilitas. Lalu rakyat disalahkan karena konsumsi BBM tinggi. Ini paradoks yang tidak masuk akal. Jika pemerintah serius ingin menghemat BBM, caranya bukan sekadar menaikkan harga atau mengeluarkan kebijakan sporadis seperti WFH tanpa arah. Efisiensi harus dimulai dari perbaikan sistem.
Pertama, benahi sistem mobilitas. Gunakan teknologi untuk mengatur lalu lintas secara dinamis, bukan sekadar mengandalkan pola lama. Kurangi perjalanan yang tidak perlu dengan menjadikan layanan publik sepenuhnya digital. Jadikan WFH sebagai strategi efisiensi, bukan sekadar respons panik.
Kedua, reformasi sistem administrasi negara. Jadikan pengadaan barang dan jasa sepenuhnya digital dan terintegrasi, tanpa pertemuan fisik yang berulang. Bangun sistem verifikasi nasional berbasis data, sehingga masyarakat tidak perlu datang hanya untuk “membuktikan diri” berulang kali. Terapkan pemerintahan digital yang sesungguhnya, bukan sekadar memindahkan formulir kertas ke layar.
Karena pada akhirnya, masalah BBM adalah cermin dari cara negara bekerja. Jika sistem negara efisien, konsumsi energi akan ikut efisien. Jika sistem negara boros, rakyat akan dipaksa menanggungnya. Pertanyaan yang harus dijawab bukan lagi “apakah harga BBM akan naik,” tetapi:
Apakah negara ini siap berhenti boros? Atau kita akan terus berpura-pura tenang, sampai krisis benar-benar datang dan memaksa kita panik? Tenang itu baik. Tetapi jika tenang tanpa pemahaman, itu bukan ketenangan. Itu kelalaian.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
