Jakarta, Aktual.news – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden pada Tahun Anggaran 2026.
Hingga akhir Mei 2026, sejumlah program strategis seperti pembangunan Sekolah Rakyat, revitalisasi madrasah, penanganan jalan dan irigasi daerah, hingga pembangunan kawasan pangan dan energi nasional menunjukkan perkembangan yang positif.
Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan percepatan pelaksanaan program menjadi fokus utama kementeriannya tahun ini.
Meski mengejar target waktu, Kementerian PU tetap menekankan aspek kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, serta tertib administrasi dan pertanggungjawaban.
“Percepatan program-program prioritas ini terus kami kawal lebih ketat dari sisi kesiapan pelaksanaan, hambatan lapangan dan ketepatan jadwal, khususnya untuk akses jalan, pengendalian banjir, sekolah rakyat, dan jaringan irigasi,” kata Menteri Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Pada program Sekolah Rakyat, pembangunan 93 unit sekolah telah mencapai progres fisik 67,50 persen dengan progres keuangan sebesar 44,33 persen. Sementara itu, revitalisasi 856 madrasah mencatat progres fisik 41,88 persen dan progres keuangan 33,22 persen.
Di sektor konektivitas daerah, program penanganan jalan daerah yang meliputi pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 408,57 kilometer serta pembangunan jembatan sepanjang 375,88 meter menunjukkan progres fisik 75,10 persen dan progres keuangan 59,49 persen.
Sementara pada sektor sumber daya air, penanganan jaringan irigasi daerah dengan target layanan seluas 19.760 hektare (ha) telah mencapai progres fisik 82,73 persen dan progres keuangan 38,36 persen.
Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan layanan irigasi bagi lahan pertanian. Kementerian PU juga melanjutkan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Wanam di Papua Selatan.
Hingga akhir Mei 2026, proyek tersebut mencatat progres fisik 12,67 persen dan progres keuangan 2,63 persen. Pengembangannya mencakup pembukaan akses jalan sepanjang 138,5 kilometer, pengendalian banjir seluas 7.503 ha, serta pembangunan kawasan seluas 4.870 ha.
Selain proyek berskala besar, Kementerian PU juga mengalokasikan anggaran Rp5,48 triliun untuk Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dilaksanakan di 15.364 lokasi.
Program tersebut mencakup kegiatan P3-TGAI, pembangunan jembatan gantung, PISEW, Pamsimas, Sanimas, Sanitasi LPK, dan TPS3R yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Pada bidang penanganan pascabencana, rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sumatra masih terus berlangsung. Hingga akhir Mei 2026, seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak bencana telah kembali berfungsi. Penanganan juga dilakukan pada sektor sumber daya air, sanitasi, penyediaan air bersih, perumahan, serta fasilitas umum lainnya.
Dari sisi penyerapan anggaran, realisasi belanja Kementerian PU hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp33,49 triliun atau 31,39 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp106,71 triliun.
Pada periode yang sama, progres fisik pekerjaan tercatat sebesar 35,71 persen. Kementerian menyebut capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2024 maupun 2025.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian PU dalam menjalankan program pembangunan tahun 2026.
Ia juga mendorong percepatan berbagai proyek strategis agar target pembangunan nasional dapat tercapai sesuai rencana.
“Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PU untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan strategis, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas Presiden, serta meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026,” ujar Lasarus.
Dengan capaian yang telah diraih hingga akhir Mei, Kementerian PU optimistis berbagai program prioritas dapat terus berjalan sesuai jadwal.
Fokus percepatan pelaksanaan di lapangan diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan dasar, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendukung target ketahanan pangan dan pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Laporan: Achmat
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi
