Jakarta, Aktual.news — Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kian memanas setelah sejumlah kader daerah melayangkan ultimatum kepada Ketua Umum Muhammad Mardiono. Mereka menilai kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berpotensi merugikan partai hingga mengancam keikutsertaan dalam Pemilu 2029.
Polemik mencuat setelah DPP PPP menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di 12 provinsi serta pengesahan perubahan pengurus DPW di 38 provinsi. Kebijakan tersebut disebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal.
Sejumlah kader mempertanyakan tidak adanya tanda tangan Sekretaris Jenderal dalam dokumen tersebut. Mereka mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mensyaratkan dokumen resmi partai ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
Ketua DPC PPP Pulau Taliabu, Rismanto, meminta pimpinan DPP menghentikan kebijakan yang dinilai sewenang-wenang dan berpotensi memecah belah partai.
“Saya meminta kepada DPP PPP khususnya kepada Pak Mardiono dan Jabar Idris agar menghentikan tindakan kesewenang-wenangan tersebut, karena itu jelas merugikan partai, memecah belah partai bahkan dapat mengakibatkan PPP terancam tidak bisa ikut pemilu,” ujar Rismanto, Kamis (09/04/2026).
Ia menegaskan, jika kebijakan tersebut terus berlanjut, kader di daerah tidak menutup kemungkinan akan menempuh langkah evaluasi hingga jalur hukum.
“Jika Pak Mardiono dan Jabar Idris tidak menghentikan kesewenang-wenangannya, maka jangan salahkan jika kami bersama para pengurus DPC PPP di seluruh Indonesia akan melakukan evaluasi total terhadap kepemimpinan Pak Mardiono dan juga kami akan lakukan upaya hukum,” tegasnya.
Senada, Ketua DPC PPP Kota Palu, Shauqi H. Maskati, mengaku khawatir terdapat agenda terselubung di balik kebijakan tersebut yang dapat berdampak pada eksistensi partai.
“Saya menduga ada skenario terselubung untuk menghancurkan PPP agar satu-satunya partai yang berasaskan Islam ini lenyap dari pusaran pemilu 2029,” ujarnya.
Shauqi juga mengultimatum DPP agar segera menghentikan kebijakan yang dinilai merugikan partai. Ia menyatakan siap mengonsolidasikan kader di seluruh Indonesia untuk melakukan evaluasi dan langkah hukum.
“Jika kebijakan yang merugikan PPP tersebut tidak segera dihentikan, maka kami siap mengkonsolidir DPC PPP di seluruh Indonesia untuk melakukan evaluasi dan langkah hukum, demi penyelamatan partai, kami tidak ingin PPP gagal ikut pemilu 2029,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
