Jakarta, Aktual.news – Komnas Haji meminta agar wacana sistem “war tiket” haji yang digagas Kementerian Haji dan Umrah ditinjau lebih matang sebelum diterapkan. Sejumlah catatan disampaikan agar kebijakan tersebut tidak mengganggu kualitas penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah.
“Saya kira untuk saat ini belum ideal dan belum mendapat atau belum menjadi momentum yang tepat begitu ya. Kenapa? Kalau kita bayangkan ticket war itu adalah berebut tiket seperti halnya tiket konser begitu ya, tiket entertain atau acara-acara olahraga, saya kira gagasan ini perlu disempurnakan dan mempertimbangkan beberapa hal,” kata Mustolih Siradj kepada wartawan, Senin (13/4/2026).
Mustolih menyoroti bahwa sistem war tiket sangat bergantung pada koneksi internet, yang berpotensi lebih menguntungkan calon jemaah di wilayah perkotaan. Selain itu, regulasi yang ada dinilai belum sepenuhnya mendukung mekanisme tersebut.
“Nah berikutnya adalah kebanyakan dari jemaah kita kan sebagian besar masih lansia dan kemudian kemampuan menggunakan IT juga sangat terbatas dengan pendidikan juga menengah ke bawah,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia hanya berperan sebagai pengirim jemaah, sementara kapasitas pelaksanaan haji ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi melalui sistem kuota yang terbatas.
“Kenapa kemudian terjadi antrean panjang gitu ya, karena memang namanya haji itu kan dilaksanakan di tempat tertentu dan di waktu tertentu, waktunya kapan? Waktunya adalah di bulan haji tidak bisa dilakukan di bulan-bulan lain, kemudian tempatnya juga tertentu,” ucap Mustolih.
Menurutnya, persoalan kuota tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga negara-negara muslim lainnya. Bahkan, negara seperti Malaysia tidak menerapkan sistem war tiket dalam pengelolaan haji.
“Nah karena itu saya kira ide tiket war tadi itu saya kira perlu dikaji lebih mendalam dan komprehensif gitu ya. Karena memang dan kemudian mempertimbangkan juga bagaimana dengan jemaah haji yang saat ini jumlannya 5,7 juta begitu ya, yang sudah antre sudah bayar gitu ya itu dengan adanya tiket war itu juga perlu dipertimbangkan juga. Kemudian kalau ada tiket war berarti kan dia daftar langsung berangkat juga berarti biayanya lebih besar lah,” sebutnya.
Sebagai alternatif, Mustolih mendorong pemerintah untuk melakukan pendekatan diplomatik guna mendapatkan tambahan kuota dari negara lain yang tidak menyerap jatah hajinya secara maksimal.
“Satu hal yang sebetulnya begini, wacana yang dimuncul itu adalah bagaimana kalau Indonesia ini melakukan lobby kepada negara-negara yang diberikan kuota jemaah haji oleh Saudi tapi kemudian tidak terserap secara maksimal. Biasanya negara-negara yang mayoritas penduduknya itu non muslim atau penduduk muslimnya itu minoritas, Singapura, negara-negara Eropa, negara-negara Amerika, itu kan mereka diberikan kuota tapi kan tidak optimal. Dulu sempat ada wacana bahwa bagaimana kalau Indonesia mengkoordinasi lobby negara-negara tersebut untuk melimpahkan porsi yang tidak terserap kepada negara kita,” imbuhnya.
Sementara itu, Dahnil Azhar Prabowo menegaskan bahwa calon jemaah yang sudah masuk daftar antrean tetap menjadi prioritas utama keberangkatan.
“Prioritasnya duluan untuk yang sudah ngantre. Yang sudah antre tetap yang pertama dan utama,” kata Dahnil kepada wartawan, Minggu (12/4).
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
