Jakarta, Aktual.news – Analis Ekonomi Menteng Kleb, Kusfiardi, menilai harapan publik terhadap terobosan besar di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai berbenturan keras dengan realitas fiskal yang kaku.
Memasuki medio 2026, optimisme “akselerasi pertumbuhan” yang dijanjikan saat menggantikan Sri Mulyani Indrawati kini meredup, menyusul rilis data ekonomi yang tidak sesuai ekspektasi.
Kusfiardi mencatat narasi “akselerator pertumbuhan” yang dibawa Purbaya gagal menembus hambatan struktural. Pertumbuhan ekonomi Kuartal I-2026 yang tertahan di angka 5,1% menciptakan jarak lebar dari target ambisius pemerintah sebesar 5,7%.
“Strategi belanja agresif atau front-loading yang diharapkan menjadi mesin penggerak utama ternyata belum mampu menstimulus sektor riil secara signifikan. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga justru tertekan oleh inflasi pangan dan energi yang persisten,” ujar Kusfiardi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Kegagalan transformasi ini juga terlihat dari postur APBN 2026 yang kian mengkhawatirkan. Defisit anggaran yang menyentuh 2,92% menunjukkan ruang fiskal Indonesia hampir habis.
Alih-alih untuk investasi produktif, katanya, anggaran justru tersedot oleh pembengkakan subsidi energi akibat harga minyak dunia yang tinggi serta beban bunga utang yang menembus angka Rp500 triliun.
“Digitalisasi melalui Core Tax System yang digadang-gadang bakal mendongkrak penerimaan secara instan pun belum terwujud. Tax ratio Indonesia pada 2025 justru anjlok menjadi 9,31%, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,08%. Kondisi ini memicu persepsi di kalangan pelaku usaha bahwa pemerintah lebih fokus pada intensifikasi pajak yang agresif terhadap pemain lama daripada memperluas basis ekonomi yang sehat,” tambahnya.
Kelambanan Respon Geopolitik dan Krisis Koordinasi KSSK
Lebih jauh, Kusfiardi menyoroti kelambanan respon otoritas fiskal dalam memitigasi dampak geopolitik akibat eskalasi invasi AS dan Israel ke Iran.
Situasi ini dinilai, ujarnya, dibiarkan tanpa arah, di mana Purbaya selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dianggap tidak menunjukkan inisiatif koordinasi yang solid untuk membentengi sektor keuangan nasional.
“Ketidakhadiran kepemimpinan yang taktis di KSSK membuat pasar kehilangan jangkar. Akibatnya, IHSG mengalami koreksi terdalam kedua setelah KOSPI, sementara Rupiah kini terpuruk dan ‘parkir’ di level psikologis baru Rp17.002 per dolar AS. Ini adalah sinyal bahaya bahwa sektor keuangan kita sedang berjalan tanpa nakhoda di tengah badai,” tegasnya.
Dampaknya mulai terasa di pasar keuangan. Kepercayaan investor global melemah seiring kekhawatiran terhadap risiko populisme fiskal yang lebih mementingkan janji politik jangka pendek, seperti Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), dibandingkan penguatan fundamental.
Hal ini dikonfirmasi oleh kenaikan yield SBN 10-tahun yang mencapai 7,1%, yang berakibat pada semakin mahalnya biaya utang negara.
“Transisi kepemimpinan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa pada akhirnya dianggap lebih bersifat kosmetik dalam gaya komunikasi, sementara secara substansi, Indonesia justru terjebak dalam risiko fiskal yang lebih tinggi dengan hasil pertumbuhan yang tetap medioker,” tegas Kusfiardi.
Mendorong Sosok “Otoritas Fiskal” Berbasis Konstitusi
Menghadapi dinamika global 2026 yang penuh ketidakpastian, ia menekankan perlunya arah kebijakan fiskal yang lebih relevan dengan amanat konstitusi, UUD 1945.
Kusfiardi merumuskan empat pilar kepemimpinan fiskal yang dibutuhkan Indonesia ke depan
Pertama, Teknokrat Populis dengan Kredibilitas Global. Dibutuhkan sosok “Arsitek Strategis” yang mampu menjaga kepercayaan pasar untuk menekan biaya utang, sekaligus memiliki empati domestik untuk melakukan redistribusi aset melalui pajak yang berkeadilan.
Kedua, Productive Safety Net. Fiskal harus bergeser dari bansos konsumtif menuju bantuan produktif. Transformasi subsidi menjadi alokasi belanja produktif bagi kelas bawah dan menengah adalah keharusan untuk keluar dari middle-income trap.
Ketiga, Kedaulatan dan Kemandirian Fiskal. Fiskal harus menjadi alat proteksi industri dalam negeri dan investasi pada kedaulatan pangan serta energi (benih, pupuk, teknologi) agar tidak bergantung pada modal asing yang fluktuatif.
Keempat, Transparansi dan Akuntabilitas. Sistem perpajakan tidak boleh hanya menjadi alat “berburu di kebun binatang”. Harus ada transparansi di mana kelompok super-kaya berkontribusi lebih besar, didukung oleh pengawasan publik yang ketat untuk meminimalisir kebocoran proyek strategis.
Melihat kegagalan pencapaian target dan lemahnya koordinasi di tengah krisis, ia menegaskan, perbaikan kebijakan saja tidak lagi cukup. Dibutuhkan langkah drastis untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan rakyat.
“Sebagai solusi jangka pendek yang mendesak, Presiden harus segera melakukan evaluasi total dan mengganti jajaran menteri ekonomi, termasuk Menteri Keuangan. Kepemimpinan saat ini telah kehilangan relevansi dan gagal menjawab tantangan zaman. Tanpa penyegaran figur Menteri Bidang Ekonomi tersebut, Indonesia akan terus terjebak dalam risiko fiskal yang lebih tinggi dengan hasil pertumbuhan yang medioker,” kata Kusfiardi.
“Indonesia tidak lagi butuh mereka yang hanya piawai berteori secara akademik atau sekadar berjanji di panggung politik. Kita membutuhkan ‘Otoritas Fiskal’ yang mampu menyeimbangkan disiplin anggaran dengan keberanian intervensi ekonomi untuk rakyat kecil guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,” tutup Kusfiardi.
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi
