Jakarta, Aktual.news — Potensi ekonomi kurban pada perayaan Idul Adha 2026 di Indonesia diperkirakan mencapai Rp26,89 triliun hingga Rp52,3 triliun. Namun, distribusi manfaatnya dinilai masih belum merata dan cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik yang digelar INDEF bertajuk “Muslimah Ekonom Syariah Bicara Ekonomi Kurban” di Jakarta.
Kepala Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Nur Hidayah, menyatakan bahwa kurban merupakan salah satu instrumen redistribusi kekayaan terbesar di Asia Tenggara. Namun, tata kelola kurban dinilai masih lemah atau belum optimal.
Menurut dia, distribusi kurban saat ini masih didominasi Pulau Jawa yang mencapai 79,67 persen, sementara wilayah seperti Papua dan Maluku menerima kurang dari 1 persen.
Nur Hidayah juga menyoroti rendahnya partisipasi Generasi Z dalam pelaksanaan kurban. Ia menilai kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan finansial serta belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur digital.
Ia mendorong pembentukan Indonesian Kurban Data Observatory guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, serta penguatan sinergi antara platform digital dan institusi masjid yang saat ini masih mendominasi transaksi kurban secara luring.
Sementara itu, Peneliti CSED INDEF, Murniati Mukhlisin, mengusulkan konsep “Green & Blockchain Kurban” sebagai upaya menciptakan sistem distribusi yang transparan dan berkelanjutan.
Menurut dia, teknologi blockchain dapat meningkatkan akuntabilitas melalui pencatatan transaksi permanen serta pelacakan hewan kurban menggunakan QR Code. Integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan, satelit, dan big data juga dinilai dapat membantu pemetaan wilayah rawan pangan.
Konsep tersebut juga mengusung ekonomi sirkular, antara lain melalui pengolahan limbah ternak menjadi energi biogas dan pupuk, serta program lingkungan seperti “satu hewan satu pohon”.
Di sisi lain, Peneliti CSED INDEF, Nurhastuti Wardhani, menilai kurban perlu diposisikan sebagai instrumen strategis dalam ketahanan pangan nasional dan global.
Ia menekankan pentingnya kebijakan berkelanjutan untuk memberdayakan sekitar 13 juta peternak lokal, yang selama ini cenderung hanya merasakan peningkatan pendapatan pada musim kurban.
Nurhastuti mengusulkan penguatan sektor hulu melalui pembiayaan syariah, standardisasi rumah potong hewan, hingga pengolahan daging kurban menjadi cadangan pangan seperti rendang dan kornet untuk distribusi ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain itu, integrasi data kurban dengan data stunting dan kemiskinan ekstrem dinilai penting agar distribusi protein hewani lebih tepat sasaran.
Melalui digitalisasi dan penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir, kurban dinilai berpotensi berkembang menjadi infrastruktur ekonomi umat yang berkelanjutan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Artikel ini ditulis oleh:
Achmat
Eka Permadhi
