Jakarta, Aktual.news – Persoalan kepadatan jemaah haji di kawasan Mina pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 M menjadi sorotan serius Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan masalah ini tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi jangka panjang.
“Secara keseluruhan penyelenggaraan haji berjalan baik. Tahapan-tahapan awal hingga puncak pelaksanaan ibadah berlangsung sesuai agenda. Namun kondisi di Mina masih menjadi tantangan utama,” ujar Marwan dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5/2026).
Marwan mengakui pelayanan kepada jemaah Indonesia sejak fase kedatangan hingga puncak ibadah telah berjalan cukup baik. Namun, keterbatasan kapasitas kawasan Mina menyebabkan kepadatan sulit dihindari, terutama saat jutaan jemaah dari berbagai negara berkumpul untuk menjalani mabit dan lempar jumrah.
Selain persoalan ruang, Timwas Haji DPR RI juga menerima laporan terkait fasilitas dasar yang belum optimal. Sejumlah jemaah mengeluhkan pendingin udara (AC) yang tidak bekerja maksimal serta pasokan air yang belum memadai di beberapa titik.
“Ada persoalan AC yang tidak berfungsi optimal, ketersediaan air yang kurang memadai, serta berbagai kendala lain yang muncul akibat tingginya kepadatan jemaah dalam satu kawasan yang sangat terbatas,” jelasnya politikus Fraksi PKB ini.
Menanggapi hal tersebut, Marwan menilai diperlukan pendekatan baru yang lebih progresif. Apabila perluasan area Mina sudah tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan, pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif seperti pembangunan tenda bertingkat.
“Jika area Mina memang tidak bisa diperluas, maka perlu dipertimbangkan berbagai opsi seperti tenda bertingkat atau skema lain yang memungkinkan ruang bagi jemaah menjadi lebih longgar dan manusiawi,” katanya.
Selain pembangunan fisik, Timwas Haji DPR juga mendorong optimalisasi skema tanazul sebagai solusi mengurangi kepadatan. Dalam skema ini, sebagian jemaah tidak harus mabit di tenda Mina dan dapat kembali ke hotel yang telah ditentukan dengan pengaturan khusus.
Marwan memperkirakan sekitar 60 ribu dari total 201 ribu jemaah Indonesia berpotensi mengikuti skema tanazul, mengingat lokasi hotel mereka masih memungkinkan untuk mobilisasi menuju lokasi ibadah.
“Jika ini dapat diwujudkan, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah yang tetap berada di tenda,” jelasnya.
Namun, ia menegaskan penerapan skema tanazul maupun pembangunan fasilitas baru memerlukan kajian mendalam, pengorganisasian matang, serta komunikasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Marwan berharap kehadiran Kementerian Haji dan Umrah RI ke depan dapat memperkuat proses negosiasi demi solusi permanen.
“Ini bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan koordinasi yang kuat, dukungan regulasi, serta komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun persoalan Mina tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi,” tegas Marwan.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
