Jakarta, Aktual.news — Anggota DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah melakukan audit total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mencegah potensi penyimpangan yang dinilai dapat merusak tujuan utama program tersebut.
Firman menegaskan, MBG merupakan program sosial strategis yang dirancang untuk membantu masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok kurang mampu, di tengah tekanan ekonomi global yang kian meningkat.
“Jangan sampai niat baiknya rusak karena salah kelola di lapangan. Program ini harus benar-benar menjadi tameng bagi rakyat,” ujar Firman, Jumat (19/6/2026).
Ia menjelaskan, gejolak geopolitik dan geoekonomi global, termasuk konflik internasional dan fluktuasi harga pangan serta energi, telah berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Dalam kondisi tersebut, keberadaan program seperti MBG dinilai semakin krusial sebagai instrumen perlindungan sosial.
Firman mendukung langkah pemerintah yang melakukan moratorium, evaluasi, serta audit investigasi terhadap pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, langkah itu penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan awal.
Ia menekankan bahwa MBG harus difokuskan pada masyarakat tidak mampu, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok yang paling membutuhkan.
Selain itu, Firman meminta pemerintah terbuka terhadap kritik publik, termasuk dari kalangan mahasiswa, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa dan nelayan.
Ia juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran, sehingga pengawasan dinilai perlu diperketat guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
Firman mengimbau masyarakat agar tidak mempolitisasi program MBG dan menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada aparat berwenang.
“Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan keuangan negara harus diproses secara hukum tanpa tebang pilih,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
