Jakarta, Aktual.news – Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun dalam rapat kerja bersama kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V DPR di Jakarta, Kamis (17/6/2026).
Persetujuan tersebut menjadi bagian dari pembahasan awal anggaran berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2027.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan kebutuhan anggaran Kementerian PU untuk tahun 2027 mencapai Rp291 triliun. Namun, dalam tahap pagu indikatif, kementerian tersebut memperoleh alokasi sebesar Rp98,47 triliun.
“Selanjutnya, Komisi V DPR akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan,” kata Lasarus, di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa anggaran yang dikelola kementeriannya harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung berbagai sektor kehidupan.
“Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sanitasi yang tertangani, dan sarana publik yang layak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia,” tegas Dody.
Dari total pagu indikatif Rp98,47 triliun, alokasi terbesar diberikan kepada bidang Prasarana Strategis sebesar Rp31,53 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi dan renovasi sekolah keagamaan, serta sebagian penanganan prasarana umum di kawasan terdampak bencana di Sumatera.
Bidang Bina Marga memperoleh alokasi Rp29,24 triliun yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan serta penggantian jembatan, pembangunan flyover dan underpass, jembatan gantung, hingga preservasi jalan dan jembatan.
Sementara itu, bidang Sumber Daya Air mendapatkan anggaran Rp25,44 triliun.
Dana tersebut diarahkan untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) melalui Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), serta penanganan infrastruktur pascabencana.
Pada bidang Cipta Karya, pemerintah mengalokasikan Rp11,07 triliun untuk pembangunan dan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah dan persampahan, pengembangan kawasan strategis nasional, serta perbaikan layanan dasar di wilayah terdampak bencana.
Selain itu, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, BPIW, BPSDM, Ditjen Bina Konstruksi, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur memperoleh alokasi gabungan sebesar Rp1,19 triliun.
Dalam upaya memperluas manfaat pembangunan hingga ke tingkat masyarakat, Kementerian PU juga menyiapkan anggaran Rp1,65 triliun untuk program Infrastruktur Berbasis Masyarakat yang akan menjangkau 4.127 lokasi di berbagai daerah.
“Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi,” ujar Dody.
Program tersebut mencakup 2.000 lokasi P3-TGAI pada sektor Sumber Daya Air dengan nilai Rp450 miliar. Sementara 2.127 lokasi lainnya berada di bawah kegiatan Cipta Karya dengan total pagu Rp1,2 triliun.
Kementerian PU menilai program IBM memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi lokal.
Program P3-TGAI ditujukan untuk memperbaiki jaringan irigasi guna meningkatkan produktivitas pertanian. Di sisi lain, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) mendukung akses air minum di desa-desa, sedangkan SANIMAS dan TPS3R diarahkan untuk memperkuat layanan sanitasi dan pengelolaan sampah.
Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) serta Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE) juga masuk dalam skema pembangunan berbasis masyarakat yang diharapkan mampu memperkuat kegiatan ekonomi di daerah.
Pembangunan jembatan gantung turut menjadi perhatian karena berperan membuka akses bagi warga di wilayah terpencil, termasuk pelajar dan petani.
“Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akutabel. Menghasilkan output dan outcome pekerjaan pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas ditingkatkan, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” harap Dody.
Persetujuan pagu indikatif ini menjadi langkah awal penyusunan anggaran Kementerian PU tahun 2027. Pemerintah menegaskan pembangunan infrastruktur tidak hanya diarahkan pada proyek-proyek strategis berskala besar, tetapi juga pada program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat hingga ke desa dan wilayah terpencil.
Laporan: Achmat
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi
