Jakarta, Aktual.news — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membahas persiapan program perumahan di wilayah perbatasan bersama jajaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Dalam arahannya, Mendagri meminta BNPP mengoptimalkan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Program tersebut menargetkan perbaikan sebanyak 15.000 unit RTLH di kawasan perbatasan, meningkat dari rencana awal 10.000 unit.

Tito menegaskan BNPP perlu menangkap peluang tersebut dengan baik dan memastikan pelaksanaannya berjalan optimal di lapangan. Ia juga menugaskan BNPP untuk segera memetakan wilayah perbatasan yang layak menjadi lokasi program, termasuk menghitung kebutuhan unit rumah di masing-masing daerah.

Selain itu, untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat, BNPP diminta berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik. Tito menjelaskan BPS telah memiliki data rinci kondisi sosial dan ekonomi masyarakat melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk data warga yang tinggal di RTLH.

Menurutnya, pemanfaatan data tersebut penting agar bantuan renovasi rumah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah perbatasan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur.

Lebih lanjut, Tito menilai program perumahan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam memperkuat rasa nasionalisme di kawasan perbatasan.

Ia menegaskan masyarakat perbatasan berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Dengan kondisi hunian yang lebih layak, diharapkan rasa memiliki terhadap negara semakin kuat.

“Kalau kesejahteraan meningkat, nasionalisme juga akan tumbuh. Mereka bisa menjadi buffer zone dalam menjaga kedaulatan,” ujar Tito.

Program ini diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan sekaligus memperkecil kesenjangan dengan wilayah lain di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi